Creator: Raden Trimutia Hatta
Published: 2025-08-15

Dr. Dini Safitri, S.Sos., M.Si, CPR, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta (UNJ).... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Demonstrasi yang berlangsung di Pati, 13 Agustus 2025, tidak hanya mengguncang ruang publik, tetapi juga menciptakan gelombang informasi yang saling bertabrakan. Di tengah tuntutan masyarakat atas keadilan dan transparansi, muncul kabar bahwa ada tiga orang tewas dalam aksi tersebut. Menurut kabar yang beredar, korban yang tewas adalah dua orang remaja dan seorang jurnalis.

Kabar ini disampaikan oleh anggota DPRD dan sejumlah warga melalui media sosial. Namun, aparat kepolisian dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pati segera membantah kabar tersebut, menyatakan bahwa tidak ada korban jiwa berdasarkan data rumah sakit dan laporan resmi.

Kesimpangsiuran kabar tersebut bukan sekadar persoalan komunikasi. Hal ini mencerminkan krisis kepercayaan antara masyarakat dan aparat negara. Ketika ada warga yang menyampaikan kesaksian langsung, namun dibantah oleh aparat, dengan tidak melakukan investigasi terbuka, maka ruang publik menjadi medan konflik naratif. Akan terjadi benturan dalam berbagai versi kabar atau berita dan klaim kebenaran yang disampaikan oleh pihak-pihak yang berbeda.

Versi berita tersebut akan menjadi narasi yang bersaing untuk mendapatkan legitimasi di mata publik. Ketika publik tidak lagi yakin pada sumber informasi resmi, maka narasi alternatif, meskipun belum terverifikasi, bisa lebih dipercaya. Namun diatu sisi, konflik naratif ini juga akan membuat publik bingung dan akan memperbesar polarisasi antara warga dan aparat. Di sinilah pentingnya membedakan antara disinformasi, misinformasi, dan kebenaran yang tertunda.

Disinformasi adalah informasi yang salah dan disebarkan secara sengaja untuk menipu dan memanipulasi. Sedangkan misinformasi adalah informasi yang salah, namun disebarkan tanpa niat jahat, Namun hal ini tetap bisa menyesatkan publik, sehingga perlu untuk melakukan cek dan ricek atas informasi.

2 dari 4 halaman

Kebenaran yang Tertunda

Sedangkan kebenaran yang tertunda adalah informasi yang benar, tapi datangnya terlambat. Informasi yang benar baru datang setelah disinformasi dan misinformasi sudah menyebar luas.

Dalam konteks demokrasi lokal terkait konflik naratif, transparansi bukan hanya soal menyampaikan data, tetapi juga membuka proses. Pemerintah daerah dan aparat seharusnya tidak sekadar membantah, tapi juga bergerak cepat untuk membentuk tim investigasi independen yang melibatkan unsur masyarakat sipil, akademisi, dan media. Dengan begitu, klarifikasi yang diberikan kepada Masyarakat tidak menjadi alat pembungkaman, melainkan sarana yang menghantarkan kepada rekonsiliasi.

Apalagi dalam hal ini menyangkut kabar kematian dalam demonstrasi. Kabar tersebut bukanlah hal yang sepele. Kabar tersebut menyangkut hak Masyarakat untuk hidup, hak mendapatkan integritas informasi, dan adanya unsur tanggung jawab negara atas keselamatan warga.

Jika benar ada korban jiwa, maka negara wajib memberikan keadilan dan pemulihan sosial. Jika tidak, maka klarifikasi harus dilakukan secara terbuka, dengan bukti yang dapat diverifikasi publik (transparan). Sayangnya, dalam kasus Pati, belum ada mekanisme itu yang berjalan secara sistematis.

3 dari 4 halaman

Peningkatan Literasi Informasi

Di sisi lain, masyarakat juga perlu meningkatkan literasi informasi. Masyarakat perlu dipahamkan untuk membedakan antara fakta, hoaks, dan konflik naratif. Terlebih lagi, dalam era digital, kecepatan menyebarkan kabar atau berita seringkali mengalahkan akurasi.

Video viral, potongan siaran langsung, dan narasi emosional dengan mudah tersebar dan langsung dapat membentuk opini publik, meski belum tentu berbasis fakta. Namun, menyalahkan masyarakat tanpa menyediakan kanal verifikasi yang mudah diakses, juga akan memperparah polarisasi.

Kesimpangsiuran ini menunjukkan bahwa kita belum memiliki sistem komunikasi krisis yang inklusif dan terpercaya. Pemerintah daerah perlu membangun protokol komunikasi publik yang responsif.

Dalam kasus Pati, ini diperlukan aparat yang membuka kanal informasi resmi yang aktif di media sosial dan situs web pemerintah, menyediakan laporan harian selama masa krisis, termasuk data korban, penanganan medis, dan proses hukum. Selain itu, apparat juga aktif untuk melibatkan jurnalis lokal dan nasional dalam konferensi pers terbuka, bukan hanya rilis satu arah dan menyediakan ruang dialog antara warga dan aparat, baik secara daring maupun luring.

4 dari 4 halaman

Akar Persoalan

Lebih dari sekadar membahas benar atau tidaknya kabar kematian dari tiga orang tersebut, kita perlu melihat akar persoalan masalah ini, yaitu minimnya akuntabilitas dan partisipasi dalam pengelolaan konflik sosial. Adanya demonstrasi adalah ekspresi politik yang sah. Ketika terjadi benturan, maka negara harus hadir bukan sebagai penyangkal, tetapi sebagai pemulih sosial.

Jika dibiarkan, kabut informasi ini akan terus menebal, menciptakan ketakutan, kecurigaan, dan fragmentasi sosial. Sebaliknya, jika ditangani dengan transparansi dan empati, maka Pati bisa menjadi contoh bagaimana demokrasi lokal tumbuh dari keberanian untuk mengakui, memperbaiki, dan melindungi.

Dalam masyarakat yang sehat, kebenaran bukan milik satu pihak. Ia lahir dari proses kolektif yang terbuka, jujur, dan berpihak pada kemanusiaan. Sudah saatnya kita berhenti membenturkan narasi, dan mulai membangun mekanisme verifikasi yang adil dan inklusif.